MDP Diwarnai Keributan, 2 Dusun Saling Ngotot

Kesambirampak, Si Kompak - Pelaksanaan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan, beberapa bulan lalu berjalan alot. Pasalnya, dari usulan 7 dusun yang ada semua perwakilan saling ngotot, mempertahankan usulan prioritas yang disepakati di masing-masing dusun. Ini menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, mampu merangsang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan di dusunnya.

Semua perwakilan dusun sangat antusias, mengikuti acara tersebut yang digelar di Kantor Desa setempat. Acara yang digagas oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kesambirampak, mampu membuat suasana demokratis di tingkat desa hingga berjalan sukses.

Turut hadir UPK, FK dan FT serta BKAD Kecamatan Kapongan. Awalnya, rapat tersebut berjalan panas, hingga penetapan usulan kegiatan yang akan dibawa ke Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas harus melalui formatur. Hal ini terlihat dengan alotnya negosiasi antar dusun, sampai–sampai ketua UPK, Fathor Rahman dan Sekretaris BKAD, Zainullah turut serta memberikan masukan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas.

Dari 7 usulan hasil dari Musyawarah Dusun (Musdus) yang dilaksanakan sebelum acara MDP, usulan masing masing Dusun mengerucut menjadi dua usulan. Padahal prioritas usulan yang hanya bisa di bawa ketingkat Kecamatan, hanya diperbolehkan satu usulan dari program non SPP (Simpan Pinjam Perempuan).

Bersitegang kembali terjadi, ketika perwakilan dari dua Dusun yaitu Suharto dari dusun Karang Malang dan Mashuri dari Dusun Krajan memberikan pemaparan usulannya. Sebagai pertimbangan bagi peserta forum untuk memilih prioritas usulan. Adu mulut terjadi ketika masing-masing perwakilan ngotot dengan usulannya masing-masing. Akhirnya dilakukan voting tertutup yang melibatkan 7 perwakilan dusun untuk menentukan 1 usulan prioritas.

Namun tidak semudah yang dibayangkan, didalam ruangan tertutup sempat terjadi ketegangan ketika salah seorang Kadus Karang Malang, Suyono melakukan protes keras. Suyono berpikir kadus yang jadi delegasi tidak netral. “Kalau begini caranya gagalkan saja acara MDP ini!” ujarnya, dengan lantang membuat peserta lainnya terkejut.

Untung saja, pihak dari lembaga LPM dan BPD langsung mengambil tindakan mencari jalan tengah. Berlangsung selama kurang lebih 30 menit yang dipimpin ketua TPK, Abdurrahman Saleh dan difasilitasi KPMD. Disepakati, usulan dari dusun Karang Malang untuk kegiatan pembangunan jalan conblok (paving) meraih 1 poin, diatas usulan dusun Krajan untuk kegiatan pembangunan drainase dari 11 perwakilan.

Suharto, salah satu perwakilan dusun Karang Malang mengatakan, usulan itu memang ditunggu-tunggu oleh warga dusun setempat. “Sekarang anak-anak sekolah yang lewat dijalan itu akan lebih semangat masuk sekolah, meskipun pada musim hujan”, ujar pria jangkung ini.

Dari musyawarah itu, membuktikan bahwa PNPM-MPd merupakan wadah pembelajaran penyampaian aspirasi masyarakat. Sehingga sasaran pembangunan menjadi lebih tepat. Demokrasi tidak selalu berakhir dengan anarkis, selama Demokrasi berjalan sesuai prosedur maka akan timbullah Demokrasi yang santun.

redaksi